BP Migas Bubar, Regulasi Industri Migas ke Titik Nol

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan keputusan krusial. Kali ini, putusan uji materi Undang Undang Nomor No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) berimbas pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

MK mencabut semua pasal di UU Migas yang mengatur otoritas BP Migas lantaran dinilai bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Keputusan MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Migas yang diajukan antara lain oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris, dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.

Saat membaca putusan, kemarin, Ketua MK Mahfud MD mengatakan, keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi yang mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat. BP Migas tidak sah secara hukum dan pemerintah bisa segera menata ulang pengelolaan sumber daya migas.

MK menilai, pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan negara mengelola langsung sumber daya migas untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lewat mengadakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Peran BP Migas seharusnya mewakili negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Mahfud MD memaparkan, fakta BP Migas saat meneken kontrak kerjasama (KKS) telah menghilangkan kebebasan negara untuk membuat regulasi yang bertentangan dengan isi KKS. Dengan demikian, keberadaan BP Migas membatasi negara untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945.

Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi menambahkan, pemerintah memiliki keleluasaan membuat regulasi, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya migas. Dalam pengurusan dan pengelolaan sektor hulu migas, pemerintah dapat memberikan konsesi kepada satu atau beberapa badan usaha milik negara (BUMN).

Din Syamsuddin menilai tepat putusan MK ini. Din berharap, pemerintah dan legislator harus segera membuat produk hukum baru dalam pengelolaan migas. Menurut Din, keberadaan BP Migas dalam UU Migas telah merugikan rakyat yang seharusnya bisa lebih sejahtera. "Kami juga akan terus mengkaji dan mengawasi pemerintah dan DPR dalam implementasi putusan MK ini," tandasnya, Selasa (13/11/2012).

Susyanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, putusan MK berdampak besar terhadap keberadaan BP Migas. "Yang jelas, BP Migas sudah tidak ada lagi," jelasnya.

Sektor hilir bisa kena
Hadi Prasetyo, Kepala Divisi Humas BP Migas menyerahkan semuanya kepada pemerintah dan DPR menyusul putusan MK itu. "Sesuai aturan, BP Migas hanya melaksanakan dan tidak memiliki wewenang lebih jauh," ujarnya.

Boleh dibilang, putusan MK ini membuat regulasi industri migas kembali ke titik nol. Maklum, selain berdampak langsung terhadap keberadaan BP Migas, putusan ini sebenarnya juga berefek terhadap keberadaan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas). Payung hukum pembentukan regulator di bisnis hulu dan hilir migas ini pada dasarnya sama. Hanya saja, para penggugat beleid migas itu tak secara khusus menyoal keberadaan BPH Migas.

Menanggapi potensi tersebut, BPH Migas memilih pasif. "Kalau tidak dibutuhkan lagi, silakan saja pemerintah membubarkan BPH Migas," kata Qoyum Tjandranegara, Anggota Komite BPH Migas. (Arif Wicaksono/Kontan)

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Sumber :

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Ditutup Merah, Wall Street Masih Dibayangi "Fiscal Cliff"

Ditutup Merah, Wall Street Masih Dibayangi "Fiscal Cliff"

Rabu, 14 November 2012 | 08:22 WIB

Dibaca:

SHUTTERSTOCK

TERKAIT:

• Dibayangi "Fiscal Cliff", Wall Street Mendatar
• Obama Terbuka Untuk Bahas Fiscal Cliff
• Fiscal Cliff dan Utang Eropa Masih Tahan Indeks

NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa saham Amerika Serikat yang biasa disebut Wall Street, ditutup di zona merah pada perdagangan Rabu (13/11/2012) waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pasar masih tertekan oleh kekhawatiran terhadap "fiscal cliff" dan krisis utang Yunani.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 58,90 poin (0,46 persen) ke posisi 12.756,18. Kelompok saham blue chip ini terhindar dari kemelorotan lebih jauh, dengan ditopang oleh saham Home Depot yang melonjak 3,6 persen, setelah ritel ini mengumumkan pendapatannya berhasil melampaui perkiraan.

Sementara indeks S&P 500 berkurang 5,50 poin(0,40 persen) menjadi 1.374,53, serta indeks komposit Nasdaq melemah 20,37 poin (0,70 persen) ditutup pada 2.883,89.

Kekhawatiran terhadap fiscal cliff menekan perdagangan di Wall Street ke dalam pekan terburuknya pasca kemenangan Barrack Obama. Kongres AS terbagi setelah pemilu pekan lalu, dengan Demokrat menguasai Senat dan Partai Republik menguasai DPR, menggarisbawahi tantangan dalam mencapai kompromi untuk menghindari "fiscal cliff" akhir tahun ini dari pemotongan belanja dan kenaikan pajak yang diperkirakan bisa berujung perekonomian kembali ke dalam resesi.

Yunani juga mengkhawatirkan pasar, karena para menteri keuangan zona euro masih berdebat, tentang apakah Athena telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan kreditur internasional untuk memperoleh dana talangan guna mencegah bencana gagal bayar utang negara.

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Indonesia Fokus Menuju Nomor 7 Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus fokus menggarap empat sektor prioritas agar Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Penggeraknya tidak lain adalah energi positif bangsa dan karakter kepemimpinan yang tepat.

”Untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia tahun 2030, yang diperlukan Indonesia adalah energi positif dan lebih fokus,” kata pemimpin PT McKinsey Indonesia Raoul FML Oberman pada acara yang digelar Komite Ekonomi Nasional (KEN), di Jakarta, Selasa (13/11).

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri bidang perekonomian, beberapa duta besar negara asing, dan para pelaku usaha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kunci menyatakan, ekonomi Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk tumbuh jauh lebih tinggi. Dengan korupsi yang masih cukup marak dan infrastruktur yang kurang memadai saja, Indonesia sekarang mampu tumbuh 6 persen lebih.

”Masih ada ruang (tumbuh lebih besar). Dengan korupsi yang masih terjadi, kemacetan lalu lintas, infrastruktur kurang memadai, kita tumbuh 6 persen, apalagi jika itu semua dibereskan,” ujar Presiden kemarin.

Fokus yang dimaksud Raoul adalah pada empat sektor, meliputi konsumsi, pertanian dan perikanan, sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Indonesia memiliki potensi keunggulan dalam empat sektor itu. Pada saat yang sama, sektor itu memiliki peluang pasar yang besar, yakni dari 0,5 triliun dollar AS tahun ini menjadi 1,8 triliun dollar AS tahun 2030.

43 juta buruh

Berdasarkan studi McKinsey Global Institute (MGI), kelas menengah Indonesia akan tumbuh dari 45 juta orang pada tahun ini menjadi 135 juta orang pada tahun 2030. Artinya, akan ada 90 juta konsumen baru yang membutuhkan pasokan beragam barang dan jasa.

Dalam hal pertanian dan perikanan, menurut Raoul, permintaan akan meroket seiring dengan bertambahnya populasi dunia, sedangkan pasokan terbatas. Transformasi sektor yang selama ini konvensional menjadi lebih modern menjadi krusial.

Berdasarkan proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia akan memproduksi 197 juta ton padi tahun 2030. Ini dengan asumsi seluruh sistem pertanian berjalan normal. Menghitung kehilangan pada proses sekaligus usaha peningkatan produksi, total produksi padi tahun 2030 diperkirakan 310 juta ton. Kebutuhan domestik akan sebanyak 180 juta ton sehingga terdapat surplus 130 juta ton yang bisa diekspor.

Terkait dengan sumber daya alam, Raoul berpendapat, ketika energi fosil semakin terbatas, kemampuan Indonesia memanfaatkan dan beradaptasi dengan energi alternatif jadi penting. Fokus ke energi panas bumi penting karena Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia.

Sementara untuk sumber daya manusia, Raoul menyatakan, dengan pertumbuhan konservatif 5-6 persen per tahun saja, Indonesia membutuhkan tambahan tenaga kerja sebanyak 43 juta jiwa tahun 2030 dari tahun ini yang berjumlah 109 juta jiwa.

Asas Bhinneka Tunggal Ika, menurut Raoul, adalah energi positif Indonesia. Jika dikombinasikan dengan karakter kepemimpinan yang kuat, langkah untuk fokus menggarap empat sektor prioritas akan mengantarkan Indonesia naik ke urutan ke-7 terbesar dunia tahun 2030.

”Pertanyaannya, kepemimpinan seperti apa. Tentu ini adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan swasta dan pemerintah,” kata Raoul.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KEN Chairul Tanjung sependapat bahwa pemerintah harus fokus, salah satunya dalam hal sumber daya manusia. Industri unggulan harus segera ditentukan dan digarap.

Ia juga mengingatkan, peran pemerintah akan surut seiring dengan kemajuan ekonomi bangsa. Peran swasta sebaliknya meningkat. (LAS/PPG/ATO)

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Fitra: BP Migas Bubar, Negara Hemat Rp 368 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pembubaran BP Migas sebagai langkah tepat. Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, pembubaran BP Migas akan berdampak pada penghematan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Syukurlah BPH Migas dibubarkan. Hal ini berarti negara pada tahun 2013 bisa menghemat alokasi anggaran sebesar Rp 368.820.000.000," ujar Uchok, Selasa (13/11/2012).

Menurutnya, selama ini, anggaran BP Migasi digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 37.000.800.000, belanja barang sebesar Rp 316.451.888.000, dan belanja modal Rp 15.367.312.000.

Putusan MK

Seperti diberitakan, pada Selasa kemarin, MK menyatakan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah, c.q. kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD saat membacakan putusan uji materi UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11/2012).

MK menyatakan frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Read More

Bubar, BP Migas Jadi Unit Usaha Kementerian ESDM

Kembali ke Index Topik Pilihan

BP Migas Bubar

Bubar, BP Migas Jadi Unit Usaha Kementerian ESDM

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 14 November 2012 | 05:28 WIB

Dibaca:

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa

TERKAIT:

• Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
• BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
• Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan
• Kewenangan dan Fungsi BP Migas Pindah ke ESDM
• Tidak Sesuai Konstitusi, BP Migas Juga Memihak Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk membentuk Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, sebagai langkah pasca putusan Mahkamah Konsitusi yang berujung pada pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Dalam putusannya, MK menyatakan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

"Peraturan Presiden (Perpres) ini akan mengatur kewenangan dari BP Migas menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di Kementerian ESDM," kata Hatta, seusai Rapat Terbatas, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Menurut Hatta, Perpres ini juga akan mengukuhkan bahwa lembaga BP Migas akan menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di Kementerian ESDM. Perpres ini untuk mengatur kewenangan Menteri ESDM dalam mengelola BP Migas sebagai "anak" barunya.

"Perpres tersebut akan selesai malam ini juga," tambahnya.

Hatta mengungkapkan, Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ini akan melaksanakan semua fungsi dan kewenangan yang selama ini dijalankan oleh BP Migas. Keputusan untuk membentuk unit usaha ini bertujuan mencegah kevakuman usaha hulu migas. Selain itu, unit usaha ini untuk menjamin semua aktivitas dan kontrak-kontrak tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun, terkait karyawan, pembiayaan dan aset BP Migas akan dialihkan seluruhnya ke unit usaha baru tersebut. Untuk anggarannya, akan diberikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dana akan diambilkan dari keuangan negara," tambah Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Rapat terbatas ini berlangsung sejak pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abubakar.

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Read More

Obama Menang, Perempuan Ini Lindas Suaminya

Kembali ke Index Topik Pilihan

Obama Menang, Perempuan Ini Lindas Suaminya

Rabu, 14 November 2012 | 08:21 WIB

Dibaca:

REUTERS Holly Solomon (28)

PHOENIX, KOMPAS.com - Urusan pemilu presiden AS rupanya menjadi masalah besar pada sebuah keluarga di Phoenix, Arizona. Seorang istri tega melukai suaminya gara-gara si suami dianggap tak mau berpartisipasi dalam pemilu. Istri itu marah karena Barack Obama akhirnya kembali memenangi pemilu AS.

Holly Solomon (28) ditangkap setelah melindas suaminya, Daniel Solomon, dengan mobil setelah bertengkar hebat mengenai pemilu presiden. Sebelum dilindas mobil dan dibiarkan tergeletak di bawah mobil, Holly sempat mengejar Daniel dengan mobilnya. Daniel saat ini kritis dan dirawat di rumah sakit.

Untunglah, juru bicara kepolisian setempat, Sersan Jesse Sanger, menyatakan Daniel diharapkan dapat melewati masa kritisnya dan dapat selamat.

Menurut Daniel kepada polisi, istrinya marah karena dia tidak ikut memilih dalam pemilu 6 November lalu. Menurut istrinya, mereka akan kesulitan gara-gara Obama memenangi pemilu untuk satu masa jabatan presiden lagi.

Para saksi mata mengatakan, pertengkaran di antara mereka terjadi Sabtu (10/11) pagi di lapangan parkir. Pertengkaran itu menjadi semakin hebat. Holly kemudian mengejar suaminya ke lapangan parkir dengan mengendarai mobil. Dia berteriak-teriak, sementara suaminya berusaha bersembunyi di balik tiang lampu pengatur lalu lintas.

Dia terjebak setelah berupaya melarikan diri di jalan sekitar tempat itu. Hasil pemilu Selasa pekan lalu, Obama memenangi pemilu nasional. Di Arizona pemilu dimenangi Romney. (AP/Reuters/Joe)

Editor :

Egidius Patnistik

Read More

Penipu Keluarga Bangsawan Diganjar Penjara

Penipu Keluarga Bangsawan Diganjar Penjara

Rabu, 14 November 2012 | 08:13 WIB

Dibaca:

AFP

Keluarga Vedrines sampai sempat pindah ke sebuah apartemen di Oxford, Inggris.

BORDEAUX, KOMPAS.com - Seorang pria yang menipu satu keluarga bangsawan Perancis untuk menguras kekayaannya diganjar hukuman delapan tahun penjara. Tahun 1999, Thierry Tilly mengatakan kepada Ghislane de Vedrines dan sepuluh anggota keluarganya bahwa mereka membutuhkan perlindungan.

Keluarga de Vedrines kemudian hidup terasing di kastil mereka selama hampir sepuluh tahun dari tahun 2000 hingga 2009 sementara Tilly menjual rumah dan barang-barang mereka, seperti dilaporkan wartawan BBC, Tom Esslemont.

Dari aksinya itu, Tilly yang berusia 48 tahun itu berhasil mengumpulkan kekayaan sebesar 5,7 juta dollar AS (Rp 54,6 miliar).

Hakim di kota Bordeaux, Selasa 13 Noevmber, memutuskan Tilly bersalah dalam dakwaan penyiksaan psikologis dan pemenjaraan orang. Seorang rekan yang membantu penipuan itu, Jacques Gonzalez, diganjar empat tahun penjara.

Saat mendekati keluarga de Vedrines, dia mengaku sebagai agen rahasia dan mengatakan bahwa keluarga itu menjadi sasaran dari satu komplotan internasional dan hanya dia yang bisa mengalahkannya.

Agak gila

Kasus ini mulai menjadi perhatian ketika petugas pajak Perancis menyita kastil milik keluarga itu karena tidak membayar pajak lagi.

Setelah menjual kastil itu, Tilly kemudian membawa keluarga de Vedrines bersembunyi di sebuah apartemen di Oxford, Inggris. Salah seorang anggota keluarga de Vedrines akhirnya berhasil melarikan diri dan pada tahun 2009, Tilly berhasil ditangkap di Swiss.

Tim penasehat hukum Tilly mengajukan pembelaan dengan mengatakan bahwa keluarga bangsawan asal Bordeaux itu -yang berusia 16 hingga 89 tahun- bersembunyi sesuai dengan keinginan sendiri.

Disebutkan pula bahwa kliennya mungkin agak gila dan memohon pengampunan namun hakim menolak permintaan itu.

Editor :

Egidius Patnistik

Read More

Skandal Petraeus Meluas

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Penyelidikan atas skandal perselingkuhan mantan Direktur CIA, David Petraeus, terus berkembang dan mengungkapkan sejumlah fakta baru yang mengejutkan. Makin banyak pejabat tinggi dan lembaga pemerintah AS yang diduga terlibat dan kini disorot.

Fakta baru yang terungkap hari Selasa (13/11) menunjukkan, skandal juga melibatkan Jenderal John R Allen, jenderal bintang empat aktif di jajaran Korps Marinir AS yang menggantikan Petraeus sebagai komandan pasukan koalisi internasional di Afganistan.

Seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan, berdasarkan penyelidikan Biro Investigasi Federal AS (FBI), Allen diketahui berkomunikasi secara intens dengan Jill Kelley (37), perempuan warga Tampa, Florida. Kelley-lah yang pertama melapor kepada FBI soal surat-surat elektronik (surel) bernada mengancam dari pacar gelap Petraeus, yang kemudian mengungkap skandal tersebut.

FBI mengungkap sedikitnya ada 20.000-30.000 halaman korespondensi antara Allen dan Kelley dalam bentuk surel pada periode 2010- 2012. Kedua orang itu berkirim rata-rata 30 halaman surel per hari.

Belum jelas benar apa isi komunikasi yang sangat intens tersebut. Saat ditanya apakah ada kemungkinan kebocoran rahasia sensitif, pejabat tersebut hanya mengatakan, komunikasi kedua orang itu ”tidak pantas”. ”Kami prihatin dengan komunikasi yang tidak pantas ini. Kami tak akan berspekulasi mengenai isi dokumen-dokumen yang mereka pertukarkan itu,” tutur pejabat yang tidak disebutkan namanya itu.

Meski demikian, intensitas komunikasi Allen dan Kelley itu menimbulkan pertanyaan. Paling tidak, Allen telah menghabiskan banyak waktu untuk membalas surel Kelley tiap hari.

Promosi ditunda

Allen telah ditunjuk untuk dipromosikan sebagai Panglima Tertinggi Pasukan NATO di Eropa, dan tinggal menunggu persetujuan Senat AS. Namun, menurut Menteri Pertahanan AS Leon Panetta, penunjukan itu ditunda sementara sambil menunggu hasil penyelidikan skandal ini.

Menurut Panetta, Presiden Barack Obama telah setuju dengan penundaan penunjukan Allen di posisi baru tersebut.

Kelley adalah istri seorang dokter bedah kanker di Tampa, dan menjadi semacam petugas hubungan masyarakat tak resmi Pangkalan Udara MacDill di Tampa. Ia dan suaminya menjadi teman keluarga Petraeus sejak jenderal bintang empat itu menjadi Panglima Komando Tengah Angkatan Bersenjata AS (US CENTCOM), yang bermarkas di Pangkalan MacDill.

Belum jelas kapan Kelley mengenal Allen. Namun, Allen juga pernah bertugas di MacDill sebagai Wakil Panglima US CENTCOM selama tiga tahun sebelum bertugas di Afganistan tahun 2011.

Sementara itu, para penyelidik FBI menggeledah rumah Paula Broadwell (40), penulis buku biografi Petraeus yang kemudian menjadi pasangan selingkuhnya. Penggeledahan itu dilakukan selama dua jam, Senin malam waktu setempat, di rumah Broadwell di Charlotte, North Carolina.

Sejumlah saksi mata mengatakan, para agen FBI mengambil foto-foto, kemudian meninggalkan rumah itu dengan membawa beberapa kotak dan kantong berisi barang bukti.

Dalam perkembangan lain, seorang penyelidik FBI juga menjadi obyek penyelidikan setelah membocorkan kasus ini kepada dua anggota DPR AS. Agen FBI tersebut adalah teman Kelley dan menjadi orang pertama yang mendapat laporan soal surel- surel bernada mengancam dari Broadwell.

Belakangan, agen itu dibebastugaskan dari penyelidikan kasus ini karena dianggap ”terobsesi”. Menurut FBI, dia diketahui pernah mengirimkan fotonya dalam keadaan tanpa baju kepada Kelley. (AFP/AP/Reuters/DHF)

Editor :

Egidius Patnistik

Read More

Petisi untuk Memisahkan Diri dari AS

Petisi untuk Memisahkan Diri dari AS

Rabu, 14 November 2012 | 07:33 WIB

Dibaca:

BBC

Konsitusi AS tidak memiliki ketentuan tentang pemisahan negara bagian.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Lebih dari 100.000 warga Amerika Serikat mengirim petisi ke Gedung Putih. Mereka meminta negara bagian tempat tinggal mereka memisahkan diri dari AS.

Mereka menyampaikan petisi itu ke situs internet We the People yang dikelola Gedung Putih setelah terpilihnya kembali Presiden Barack Obama dalam pemilihan Selasa 6 November pekan lalu.

Totalnya tercatat 20 petisi yang masuk dan salah satunya adalah dari negara bagian Texas, yang ditandatangani oleh 25.000 warga. Jumlah penandatangan itu mencapai batas ambang yang menurut Gedung Putih akan mendapat tanggapan.

Sebagian besar dari mereka yang mengajukan petisi memilih calon dari Partai Republik, Mitt Romney, dalam pemilihan presiden. Hasil pemilihan di negara bagian Texas memilih Romney dengan selisih 15 persen dibanding dengan suara untuk Obama.

Tidak diatur konstitusi

Banyak yang mengutip preambul Pernyataan Kemerdekaan Amerika dari Inggris, yang menurut pendiri negara sebagai hak mereka untuk 'menghentikan keterkaitan politik' dan membentuk negara baru. Namun petisi dari negara bagian Texas mengeluhkan terjadinya 'pelanggaran terang-terangan' atas hak-hak warga Amerika Serikat.

Petisi itu menyebut Otoritas Keamanan Transportasi dengan menuduh para stafnya melakukan pemeriksaan yang mengganggu di bandara-bandara.

Konstitusi Amerika Serikat tidak mencakup ketentuan bagi negara bagian untuk memisahkan diri dan hingga Senin (12/11) Gedung Putih belum memberikan tanggapan.

Upaya pemisahan negara bagian pada pertengahan 1800-an memicu perang saudara di Amerika Serikat

Editor :

Egidius Patnistik

Read More

Parlemen Somalia Setujui Pemerintah Baru

Parlemen Somalia Setujui Pemerintah Baru

Rabu, 14 November 2012 | 02:42 WIB

Dibaca:

Seorang prajurit tentara Somalia berjaga di luar kota Mogadishu jelang pemilihan presiden negeri yang dicengkeram perang itu.

TERKAIT:

• Bom Mobil Meledak di Parlemen Somalia, 1 Tewas
• Minta Suaka, Warga Somalia Demo Kantor UNHCR
• Militan Tembak Mati Komedian Somalia
• Patroli Kenya di Somalia
• Tentara Somalia dan Uni Afrika Berhati-hati

MOGADISHU, KOMPAS.com - Parlemen baru Somalia, Selasa (13/11/2012), menyetujui 10 menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Abdi Farah Shirdon Said. Kesepuluh anggota kabinet itu termasuk dua menteri wanita, satu diantaranya Fowsiyo Yusuf Haji Adan, perempuan yang pertama kali menjadi Menteri Luar Negeri dari wilayah independen Somaliland.

"Anggota-anggota parlemen menyetujui kabinet baru dengan suara mayoritas, 219 dari 225 anggota yang menghadiri sidang dan memberikan suara ’ya’ untuk kabinet baru itu," kata Ketua Parlemen Mohamed Osman Jawari.

Sementara, tiga orang menyatakan menolak, dan tiga orang abstain saat pengambilan keputusan. "Anggota-anggota parlemen telah menyetujui kabinet baru itu dan kini mereka harus menghadapi tugas-tugas sulit di depan," kata anggota parlemen Aweys Al-Qarni, kepada AFP.

Sebelumnya, Perdana Menteri Abdi Farah Shirdon Said mengumumkan kesepuluh anggota kabinetnya itu pada Minggu (4/11/2012). "Setelah pembahasan dan perembukan panjang, saya mengumumkan kabinet saya yang hanya mencakup sepuluh menteri. Termasuk di antara mereka adalah seorang wanita menteri luar negeri, yang pertama kali dalam sejarah Somalia," kata Abdi Farah.

Pemerintah baru Somalia di bawah Presiden Hassan Sheikh Mohamud, yang mulai menjabat pada September, akan mengakhiri kekuasaan transisi. Somalia dilanda pergolakan kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-panglima perang menggulingkan diktator militer Mohamed Siad Barre pada 1991. Selain perompakan, penculikan dan kekerasan mematikan juga melanda negara tersebut.

Al-Shabaab yang bersekutu dengan Al-Qaida mengobarkan perang selama beberapa tahun ini dalam upaya menumbangkan pemerintahan, sementara Somalia dengan dukungan PBB hanya menguasai sejumlah wilayah di Mogadishu. Nama Al-Shabaab mencuat setelah serangan mematikan di Kampala pada Juli 2010. Para pejabat AS mengatakan, kelompok Al-Shabaab bisa menimbulkan ancaman global yang lebih luas. Washington menyebut Al-Shabaab sebagai sebuah organisasi teroris yang memiliki hubungan dekat dengan jaringan Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Read More

BP Migas Bubar, Regulasi Industri Migas ke Titik Nol

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan keputusan krusial. Kali ini, putusan uji materi Undang Undang Nomor No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) berimbas pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

MK mencabut semua pasal di UU Migas yang mengatur otoritas BP Migas lantaran dinilai bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Keputusan MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Migas yang diajukan antara lain oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris, dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.

Saat membaca putusan, kemarin, Ketua MK Mahfud MD mengatakan, keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi yang mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat. BP Migas tidak sah secara hukum dan pemerintah bisa segera menata ulang pengelolaan sumber daya migas.

MK menilai, pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan negara mengelola langsung sumber daya migas untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lewat mengadakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Peran BP Migas seharusnya mewakili negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Mahfud MD memaparkan, fakta BP Migas saat meneken kontrak kerjasama (KKS) telah menghilangkan kebebasan negara untuk membuat regulasi yang bertentangan dengan isi KKS. Dengan demikian, keberadaan BP Migas membatasi negara untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945.

Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi menambahkan, pemerintah memiliki keleluasaan membuat regulasi, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya migas. Dalam pengurusan dan pengelolaan sektor hulu migas, pemerintah dapat memberikan konsesi kepada satu atau beberapa badan usaha milik negara (BUMN).

Din Syamsuddin menilai tepat putusan MK ini. Din berharap, pemerintah dan legislator harus segera membuat produk hukum baru dalam pengelolaan migas. Menurut Din, keberadaan BP Migas dalam UU Migas telah merugikan rakyat yang seharusnya bisa lebih sejahtera. "Kami juga akan terus mengkaji dan mengawasi pemerintah dan DPR dalam implementasi putusan MK ini," tandasnya, Selasa (13/11/2012).

Susyanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, putusan MK berdampak besar terhadap keberadaan BP Migas. "Yang jelas, BP Migas sudah tidak ada lagi," jelasnya.

Sektor hilir bisa kena
Hadi Prasetyo, Kepala Divisi Humas BP Migas menyerahkan semuanya kepada pemerintah dan DPR menyusul putusan MK itu. "Sesuai aturan, BP Migas hanya melaksanakan dan tidak memiliki wewenang lebih jauh," ujarnya.

Boleh dibilang, putusan MK ini membuat regulasi industri migas kembali ke titik nol. Maklum, selain berdampak langsung terhadap keberadaan BP Migas, putusan ini sebenarnya juga berefek terhadap keberadaan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas). Payung hukum pembentukan regulator di bisnis hulu dan hilir migas ini pada dasarnya sama. Hanya saja, para penggugat beleid migas itu tak secara khusus menyoal keberadaan BPH Migas.

Menanggapi potensi tersebut, BPH Migas memilih pasif. "Kalau tidak dibutuhkan lagi, silakan saja pemerintah membubarkan BPH Migas," kata Qoyum Tjandranegara, Anggota Komite BPH Migas. (Arif Wicaksono/Kontan)

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Sumber :

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Ditutup Merah, Wall Street Masih Dibayangi "Fiscal Cliff"

Ditutup Merah, Wall Street Masih Dibayangi "Fiscal Cliff"

Rabu, 14 November 2012 | 08:22 WIB

Dibaca:

SHUTTERSTOCK

TERKAIT:

• Dibayangi "Fiscal Cliff", Wall Street Mendatar
• Obama Terbuka Untuk Bahas Fiscal Cliff
• Fiscal Cliff dan Utang Eropa Masih Tahan Indeks

NEW YORK, KOMPAS.com - Bursa saham Amerika Serikat yang biasa disebut Wall Street, ditutup di zona merah pada perdagangan Rabu (13/11/2012) waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pasar masih tertekan oleh kekhawatiran terhadap "fiscal cliff" dan krisis utang Yunani.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 58,90 poin (0,46 persen) ke posisi 12.756,18. Kelompok saham blue chip ini terhindar dari kemelorotan lebih jauh, dengan ditopang oleh saham Home Depot yang melonjak 3,6 persen, setelah ritel ini mengumumkan pendapatannya berhasil melampaui perkiraan.

Sementara indeks S&P 500 berkurang 5,50 poin(0,40 persen) menjadi 1.374,53, serta indeks komposit Nasdaq melemah 20,37 poin (0,70 persen) ditutup pada 2.883,89.

Kekhawatiran terhadap fiscal cliff menekan perdagangan di Wall Street ke dalam pekan terburuknya pasca kemenangan Barrack Obama. Kongres AS terbagi setelah pemilu pekan lalu, dengan Demokrat menguasai Senat dan Partai Republik menguasai DPR, menggarisbawahi tantangan dalam mencapai kompromi untuk menghindari "fiscal cliff" akhir tahun ini dari pemotongan belanja dan kenaikan pajak yang diperkirakan bisa berujung perekonomian kembali ke dalam resesi.

Yunani juga mengkhawatirkan pasar, karena para menteri keuangan zona euro masih berdebat, tentang apakah Athena telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan kreditur internasional untuk memperoleh dana talangan guna mencegah bencana gagal bayar utang negara.

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Indonesia Fokus Menuju Nomor 7 Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus fokus menggarap empat sektor prioritas agar Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Penggeraknya tidak lain adalah energi positif bangsa dan karakter kepemimpinan yang tepat.

”Untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia tahun 2030, yang diperlukan Indonesia adalah energi positif dan lebih fokus,” kata pemimpin PT McKinsey Indonesia Raoul FML Oberman pada acara yang digelar Komite Ekonomi Nasional (KEN), di Jakarta, Selasa (13/11).

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri bidang perekonomian, beberapa duta besar negara asing, dan para pelaku usaha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kunci menyatakan, ekonomi Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk tumbuh jauh lebih tinggi. Dengan korupsi yang masih cukup marak dan infrastruktur yang kurang memadai saja, Indonesia sekarang mampu tumbuh 6 persen lebih.

”Masih ada ruang (tumbuh lebih besar). Dengan korupsi yang masih terjadi, kemacetan lalu lintas, infrastruktur kurang memadai, kita tumbuh 6 persen, apalagi jika itu semua dibereskan,” ujar Presiden kemarin.

Fokus yang dimaksud Raoul adalah pada empat sektor, meliputi konsumsi, pertanian dan perikanan, sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Indonesia memiliki potensi keunggulan dalam empat sektor itu. Pada saat yang sama, sektor itu memiliki peluang pasar yang besar, yakni dari 0,5 triliun dollar AS tahun ini menjadi 1,8 triliun dollar AS tahun 2030.

43 juta buruh

Berdasarkan studi McKinsey Global Institute (MGI), kelas menengah Indonesia akan tumbuh dari 45 juta orang pada tahun ini menjadi 135 juta orang pada tahun 2030. Artinya, akan ada 90 juta konsumen baru yang membutuhkan pasokan beragam barang dan jasa.

Dalam hal pertanian dan perikanan, menurut Raoul, permintaan akan meroket seiring dengan bertambahnya populasi dunia, sedangkan pasokan terbatas. Transformasi sektor yang selama ini konvensional menjadi lebih modern menjadi krusial.

Berdasarkan proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia akan memproduksi 197 juta ton padi tahun 2030. Ini dengan asumsi seluruh sistem pertanian berjalan normal. Menghitung kehilangan pada proses sekaligus usaha peningkatan produksi, total produksi padi tahun 2030 diperkirakan 310 juta ton. Kebutuhan domestik akan sebanyak 180 juta ton sehingga terdapat surplus 130 juta ton yang bisa diekspor.

Terkait dengan sumber daya alam, Raoul berpendapat, ketika energi fosil semakin terbatas, kemampuan Indonesia memanfaatkan dan beradaptasi dengan energi alternatif jadi penting. Fokus ke energi panas bumi penting karena Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia.

Sementara untuk sumber daya manusia, Raoul menyatakan, dengan pertumbuhan konservatif 5-6 persen per tahun saja, Indonesia membutuhkan tambahan tenaga kerja sebanyak 43 juta jiwa tahun 2030 dari tahun ini yang berjumlah 109 juta jiwa.

Asas Bhinneka Tunggal Ika, menurut Raoul, adalah energi positif Indonesia. Jika dikombinasikan dengan karakter kepemimpinan yang kuat, langkah untuk fokus menggarap empat sektor prioritas akan mengantarkan Indonesia naik ke urutan ke-7 terbesar dunia tahun 2030.

”Pertanyaannya, kepemimpinan seperti apa. Tentu ini adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan swasta dan pemerintah,” kata Raoul.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KEN Chairul Tanjung sependapat bahwa pemerintah harus fokus, salah satunya dalam hal sumber daya manusia. Industri unggulan harus segera ditentukan dan digarap.

Ia juga mengingatkan, peran pemerintah akan surut seiring dengan kemajuan ekonomi bangsa. Peran swasta sebaliknya meningkat. (LAS/PPG/ATO)

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Fitra: BP Migas Bubar, Negara Hemat Rp 368 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pembubaran BP Migas sebagai langkah tepat. Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, pembubaran BP Migas akan berdampak pada penghematan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Syukurlah BPH Migas dibubarkan. Hal ini berarti negara pada tahun 2013 bisa menghemat alokasi anggaran sebesar Rp 368.820.000.000," ujar Uchok, Selasa (13/11/2012).

Menurutnya, selama ini, anggaran BP Migasi digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 37.000.800.000, belanja barang sebesar Rp 316.451.888.000, dan belanja modal Rp 15.367.312.000.

Putusan MK

Seperti diberitakan, pada Selasa kemarin, MK menyatakan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah, c.q. kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD saat membacakan putusan uji materi UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11/2012).

MK menyatakan frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Read More

Bubar, BP Migas Jadi Unit Usaha Kementerian ESDM

Kembali ke Index Topik Pilihan

BP Migas Bubar

Bubar, BP Migas Jadi Unit Usaha Kementerian ESDM

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 14 November 2012 | 05:28 WIB

Dibaca:

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa

TERKAIT:

• Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
• BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
• Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan
• Kewenangan dan Fungsi BP Migas Pindah ke ESDM
• Tidak Sesuai Konstitusi, BP Migas Juga Memihak Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk membentuk Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, sebagai langkah pasca putusan Mahkamah Konsitusi yang berujung pada pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Dalam putusannya, MK menyatakan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

"Peraturan Presiden (Perpres) ini akan mengatur kewenangan dari BP Migas menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di Kementerian ESDM," kata Hatta, seusai Rapat Terbatas, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Menurut Hatta, Perpres ini juga akan mengukuhkan bahwa lembaga BP Migas akan menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di Kementerian ESDM. Perpres ini untuk mengatur kewenangan Menteri ESDM dalam mengelola BP Migas sebagai "anak" barunya.

"Perpres tersebut akan selesai malam ini juga," tambahnya.

Hatta mengungkapkan, Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ini akan melaksanakan semua fungsi dan kewenangan yang selama ini dijalankan oleh BP Migas. Keputusan untuk membentuk unit usaha ini bertujuan mencegah kevakuman usaha hulu migas. Selain itu, unit usaha ini untuk menjamin semua aktivitas dan kontrak-kontrak tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun, terkait karyawan, pembiayaan dan aset BP Migas akan dialihkan seluruhnya ke unit usaha baru tersebut. Untuk anggarannya, akan diberikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dana akan diambilkan dari keuangan negara," tambah Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Rapat terbatas ini berlangsung sejak pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abubakar.

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Read More

Obama Menang, Perempuan Ini Lindas Suaminya

Kembali ke Index Topik Pilihan

Obama Menang, Perempuan Ini Lindas Suaminya

Rabu, 14 November 2012 | 08:21 WIB

Dibaca:

REUTERS Holly Solomon (28)

PHOENIX, KOMPAS.com - Urusan pemilu presiden AS rupanya menjadi masalah besar pada sebuah keluarga di Phoenix, Arizona. Seorang istri tega melukai suaminya gara-gara si suami dianggap tak mau berpartisipasi dalam pemilu. Istri itu marah karena Barack Obama akhirnya kembali memenangi pemilu AS.

Holly Solomon (28) ditangkap setelah melindas suaminya, Daniel Solomon, dengan mobil setelah bertengkar hebat mengenai pemilu presiden. Sebelum dilindas mobil dan dibiarkan tergeletak di bawah mobil, Holly sempat mengejar Daniel dengan mobilnya. Daniel saat ini kritis dan dirawat di rumah sakit.

Untunglah, juru bicara kepolisian setempat, Sersan Jesse Sanger, menyatakan Daniel diharapkan dapat melewati masa kritisnya dan dapat selamat.

Menurut Daniel kepada polisi, istrinya marah karena dia tidak ikut memilih dalam pemilu 6 November lalu. Menurut istrinya, mereka akan kesulitan gara-gara Obama memenangi pemilu untuk satu masa jabatan presiden lagi.

Para saksi mata mengatakan, pertengkaran di antara mereka terjadi Sabtu (10/11) pagi di lapangan parkir. Pertengkaran itu menjadi semakin hebat. Holly kemudian mengejar suaminya ke lapangan parkir dengan mengendarai mobil. Dia berteriak-teriak, sementara suaminya berusaha bersembunyi di balik tiang lampu pengatur lalu lintas.

Dia terjebak setelah berupaya melarikan diri di jalan sekitar tempat itu. Hasil pemilu Selasa pekan lalu, Obama memenangi pemilu nasional. Di Arizona pemilu dimenangi Romney. (AP/Reuters/Joe)

Editor :

Egidius Patnistik

Read More